NADIKABAR.COM — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menghadiri Rapat Pleno ke-1 Wantimpres RI periode 2026-2029. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis kelembagaan, termasuk usulan perluasan pembidangan Komisi Wantimpres RI.

Dalam periode sebelumnya, Wantimpres RI bekerja dengan empat komisi bidang, yakni Politik, Hukum dan HAM, Pertahanan dan Keamanan, Kesejahteraan Rakyat, serta Ekonomi dan Keuangan. Untuk periode 2026-2029, Wantimpres RI akan lakukan penyempurnaan menjadi enam komisi bidang, yaitu Geopolitik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat, Pangan, Infrastruktur, serta Hilirisasi dan Transisi Energi.

"Rencana pembentukan enam komisi bidang ini harus kita lihat sebagai upaya menyesuaikan cara kerja Wantimpres RI dengan kompleksitas tantangan Indonesia saat ini. Dunia berubah sangat cepat, persoalan geopolitik semakin berpengaruh terhadap ekonomi, pangan dan energi, sementara pembangunan nasional juga membutuhkan perhatian yang lebih spesifik terhadap sumber daya manusia, infrastruktur, hilirisasi, dan transisi energi. Karena itu, pembidangan harus membuat Wantimpres RI semakin mampu memberikan pertimbangan yang berbasis data, lintas sektor, dan berpandangan jauh ke depan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, pemisahan bidang pangan, infrastruktur, serta hilirisasi dan transisi energi memiliki alasan strategis. Ketiganya merupakan sektor yang semakin menentukan ketahanan dan daya saing Indonesia.

Ketahanan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur menjadi fondasi konektivitas dan produktivitas, sedangkan hilirisasi serta transisi energi menentukan kemampuan Indonesia mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi nilai tambah sekaligus menghadapi perubahan struktur energi dunia. Pemerintah sendiri menempatkan ketahanan pangan dan energi, ekonomi hijau, serta penguatan infrastruktur sebagai bagian penting dari transformasi ekonomi nasional.