Selain menyiapkan program tersebut, BNPPDT juga mengidentifikasi sejumlah persoalan fasilitas di kawasan perbatasan yang dinilai dapat segera diselesaikan. Maruli meminta jajarannya menindaklanjuti berbagai kendala yang tidak memerlukan penanganan kompleks agar pelaksanaannya dapat dimulai pada tahun depan.
"Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi," kata Maruli.
Di luar kebutuhan infrastruktur, pengelolaan sampah dan ketersediaan listrik turut menjadi perhatian BNPPDT. Maruli menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aspek legalitas penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah di kawasan perbatasan.
Maruli juga menegaskan bahwa perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT membawa perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab lembaga. Pengelolaan kawasan perbatasan kini tidak hanya berfokus pada operasional PLBN, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah dan pengembangan daerah terpencil.
