Dia menyebut kebutuhan pembiayaan proyek yang mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun dapat menjadi ilustrasi skala investasi yang berpotensi dijajaki melalui kolaborasi sejumlah BPD.
Namun, Agus menegaskan angka tersebut bukan merupakan komitmen pendanaan. Setiap proyek tetap harus melalui studi kelayakan, kepastian arus kas, penyusunan struktur pembiayaan, serta keputusan kredit masing-masing bank.
Agus menegaskan kredit sindikasi antar-BPD dan obligasi daerah bukan dua instrumen yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling melengkapi untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik proyek dan kemampuan keuangan daerah.
"Jangan memulai dari pertanyaan berapa besar obligasi yang ingin diterbitkan. Mulailah dari proyek apa yang benar-benar dibutuhkan, apakah proyek tersebut layak, bagaimana manfaat ekonominya, dan dari mana sumber pembayarannya," imbuhnya.