Ia menyebut perlu kolaborasi antarsektor untuk menjaga agar iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja di Banten tetap terjaga. Dimyati juga mendorong agar pemerintah mengkaji berbagai opsi insentif bagi dunia usaha.
"Maka ini memang penting bagi kita untuk sinergi menjaga keberlanjutan industri, dan ini menjadi prioritas bersama," paparnya.
"Nah, itu yang sedang kita bahas, seperti opsi tax holiday, tax amnesty, dan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha agar beban mereka tidak terlalu berat di tengah situasi ekonomi global saat ini," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 72.336 tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan dicatat Kementerian Ketenagakerjaan. Sekitar 20,31% atau tepatnya 14.694 orang yang melaporkan terkena PHK berasal dari Provinsi Jawa Barat.
