Ia menjelaskan, HPP merupakan acuan pemerintah dalam pengadaan jagung untuk cadangan pangan pemerintah, bukan batas atas harga jual petani. Dengan demikian, petani tetap memiliki keleluasaan untuk menjual hasil panennya dengan harga lebih tinggi sesuai kondisi pasar dan kualitas komoditas.
"HPP bukan batas atas harga jual jagung petani. Pemerintah tidak melarang petani menjual jagung di atas HPP," katanya.
Justru, tambah Andriko, melalui kebijakan pengadaan dan penguatan penyerapan Bulog, pemerintah berupaya memberikan alternatif pasar sekaligus menjaga agar harga di tingkat petani tetap memberikan insentif bagi usaha tani mereka.
Sementara itu, Pemimpin Cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said mengatakan pihaknya terus melakukan penyerapan dengan menggandeng pemerintah daerah, kepolisian, gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta berbagai unsur terkait termasuk kerja sama dengan Polres Bojonegoro untuk menyerap hasil panen jagung dari petani binaan kepolisian.
Ia mengatakan Bulog Cabang Bojonegoro pada 16 November 2026 telah melakukan pengadaan sebanyak 10 ton jagung pipil kering dari petani binaan Polres Bojonegoro di Kecamatan Malo. Jagung dengan kadar air 14 persen tersebut dibeli dengan harga Rp6.400 per kilogram.
Selanjutnya, Bulog tengah melakukan koordinasi dan persiapan pengemasan untuk mendukung penyerapan hasil panen petani di Kabupaten Tuban dan Lamongan. Salah satu potensi pengadaan yang sedang dipersiapkan melalui mitra Bulog mencapai 500 ton.