Dalam pembangunan Papua, pemerintah sudah memiliki arah bersama melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022 hingga 2041 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 melalui misi Papua mandiri, adil, dan sejahtera pada 2041, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.
Sejalan dengan hal tersebut, Febrian mengungkapkan arah dan kerangka pelaksanaan sudah tersedia, dan tugas saat ini menerjemahkan agar menciptakan hasil nyata dengan keterlibatan orang asli Papua sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan.
“Papua memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa, bukan hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi dunia. Namun demikian, kekayaan alam tidak serta-merta menghasilkan kesejahteraan. Potensi tersebut harus menjadi peluang ekonomi, mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua,” kata Febrian.