NADIKABAR.COM β€” Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan integrasi dan kerja sama seluruh pihak dalam mengembangkan ekonomi biru untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 14.

Kolaborasi lintas sektor tersebut, menurut dia, memastikan transformasi ekonomi biru dapat berdampak kepada nelayan kecil, pembudidaya, dan pelaku usaha lokal.

β€œSaya berharap National SDGs 14 Summit 2026 bisa menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah-langkah konkret yang dapat segera kita laksanakan bersama,” ujarnya dalam pembukaan National SDGs 14 Summit 2026 Life Below Water yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Climateworks Centre dan Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan (i-MAR) IPB University, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Integrasi dan kerja sama diperlukan untuk mendukung fondasi kebijakan yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Peta Jalan Ekonomi Biru yang menargetkan kontribusi kemaritiman hingga 15 persen pada 2045.

Pemerintah telah menyiapkan enam arah aksi strategis SDGs 14 menuju 2030, yaitu sinergi pembangunan wilayah pesisir dan laut, konservasi inklusif yang disertai pembiayaan inovatif, pengendalian pencemaran terintegrasi hulu-hilir, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, penguatan investasi biru dan adaptasi perubahan iklim dengan melibatkan sektor swasta, serta integrasi data dan sains.

Febrian juga menyambut baik pengembangan jejaring kelembagaan Core Network System (CNS) sebagai wadah kolaborasi, bukan birokrasi baru, yang menghubungkan sejumlah lembaga/institusi terkait kelautan. Kolaborasi dimulai melalui proyek percontohan di lokasi prioritas, lalu diperluas berdasarkan hasil dan pembelajaran.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal mengapresiasi kemajuan yang dicapai Indonesia dalam SDGs 14, yaitu peningkatan kawasan konservasi laut hingga sekitar 30 juta hektare pada tahun 2024, setara dengan hampir 10 persen dari perairan Indonesia.

β€œTantangan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar menambah luasan kawasan konservasi, tetapi memastikan bahwa upaya konservasi berjalan efektif, adil, dan selaras dengan mata pencaharian masyarakat,” kata Gita Sabharwal.

Deputy Country Lead Indonesia di Climateworks Centre Etwin Sabarini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor serta dukungan riset iklim dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu Indonesia mengembangkan ekonomi biru secara berkelanjutan.

Riset Climateworks menunjukkan tantangan utama proyek karbon biru adalah biaya awal yang tinggi dan ketidakpastian harga karbon, sehingga dibutuhkan skema pendanaan fleksibel.

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat sipil, filantropi, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha untuk membahas strategi pencapaian target SDGs 14. Diskusi mencakup kebijakan penangkapan ikan terukur, praktik baik daerah seperti program Apartemen Ikan di Sulawesi Selatan yang menghemat bahan bakar minyak (BBM) nelayan hingga 40 persen, serta peran riset dan konservasi yang efektif.

Turut dibahas blended finance dan Indonesia Coral Reef Bond yang didorong Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, peran katalitik filantropi, hingga peluang kredit biodiversitas dan model rantai pasok perikanan PT Aruna Jaya Nuswantara.