Ketiga, penguatan perencanaan penganggaran berbasis data. Sistem data seperti SIMKIM dan Satu Data Pemasyarakatan (SMPTI) Ditjenpas diakui sebagai yang terbaik di antara Aparatur Penegak Hukum (APH) lain.
βNamun, kendala teknis seperti gangguan sistem harus diatasi agar pengambilan keputusan berbasis data an real time dapat terus dioptimalka.
Keempat, kolaborasi lintas sektor dan orkestrasi. Bappenas mencatat adanya nota kesepahaman (MoU) khusus hilirisasi produk lapas, seperti program pembinaan narapidana di Nusakambangan.
Oleh karena itu, dibutuhkan orkestrasi lintas lembaga, termasuk KSP untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan tuntas.
Hendra menambahkan, kehadiran buku Transformasi Kemenimipas ini sangat membantu masyarakat luas memahami capaian kinerja kementerian dengan lebih mudah dibandingkan membaca laporan pemantau birokrasi yang sarat indikator teknis dan persentase.