NADIKABAR.COM — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto menyampaikan bahwa Second Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia memperkirakan kebutuhan pendanaan iklim sebesar 472,6 miliar dolar AS untuk periode 2031–2035.

“Indonesia memperkirakan kebutuhan pendanaan sebesar 472,6 miliar dolar AS untuk periode 2031–2035, yang tidak dapat dipenuhi oleh keuangan pemerintah saja. Namun, pendanaan hanyalah sebagian dari tantangan,” ungkapnya dalam agenda dialog bertajuk “From Climate Plans to Investable Pipelines: Bridging Ambition, Policy, and Finance in Indonesia” di Paviliun Indonesia Indonesia di Antalya, Turkiye, dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

Indonesia juga disebut perlu menutup kesenjangan implementasi melalui pipeline proyek siap investasi yang lebih kuat.

Sebagai negara percontohan Climate Implementation BRIDGE, lanjutnya, Indonesia melihat peluang untuk memperkuat seluruh rantai, mulai dari perencanaan dan penyiapan proyek hingga pembiayaan.

“Modal tidak hanya mengikuti ambisi. Modal mengikuti kejelasan. Keberhasilan aksi iklim tidak diukur dari ambisi rencana kita, tetapi dari hasil yang dicapai: dari rencana ke pipeline, dari pipeline ke investasi, dan dari investasi ke hasil nyata,” ujar Wamen Febrian.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa investasi membutuhkan regulasi yang dapat diprediksi, sponsor yang kredibel, dan alokasi risiko yang jelas. Dirinya menilai pemerintah, dunia usaha, mitra pembangunan, lembaga keuangan, dan investor perlu bekerja berdasarkan prioritas bersama.

Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat kejelasan kebijakan dan menyiapkan pipeline proyek yang siap dibiayai. Penyiapan proyek, termasuk studi kelayakan, perizinan, kepastian lahan, dan aspek perlindungan lingkungan dan sosial, disebut menjadi fondasi untuk menarik investasi.

Proyek perlu pula dikelompokkan berdasarkan profil risiko dan disesuaikan dengan sumber pembiayaan yang tepat, sementara proyek perintis seperti amonia hijau membutuhkan kepastian permintaan (offtake), akses terhadap listrik hijau berbiaya rendah, dan dukungan kebijakan.