Pendanaan publik, menurut dia, diperlukan pada tahap awal riset dan pengembangan, hingga penyediaan infrastruktur penunjang.

Peran negara dinilai sangat krusial dalam menanggung risiko paling tinggi melalui penciptaan mekanisme mitigasi risiko (de-risking mechanism).

Ia menjelaskan, keberadaan instrumen penjaminan khusus seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, serta fasilitas pendukung di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), disiapkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan modal bagi investor terhadap risiko proyek skala besar, misalnya pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa (giant sea wall).

β€œHal-hal seperti ini yang akan menarik swasta untuk ikut masuk. Karena kalau nggak ada ini, nggak bakalan mau masuk swasta. Dari mana ceritanya swasta mau masuk kalau ternyata melihat risikonya tinggi sekali?,” ucap Putut.

Pengalaman global menunjukkan bahwa transisi pembiayaan pembangunan perlu dilakukan lebih fleksibel, sebagaimana tercermin dari model pembiayaan terpusat di China pada masa lalu.