NADIKABAR.COM — Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengungkapkan adanya kebutuhan transformasi sistemik pengelolaan ekonomi dan lingkungan.
“Kita perlu memandang bahwa pengelolaan ekonomi dan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan transformasi sistemik di sepanjang rantai nilai, mulai dari desain produk, efisiensi material, model bisnis sirkular, hingga pemulihan sumber daya,” ucapnya dalam agenda peluncuran Peta Jalan dan Rencana Aksi Ekonomi Sirkular (RAD-ES) Provinsi Jawa Barat 2026–2045 bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan EU-Indonesia Cooperation Facility (EUICF), dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.
Hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa food loss and waste secara global berkontribusi terhadap 8–10 persen emisi gas rumah kaca (GRK). Jika pola business-as-usual terus dijalankan, maka berpotensi meningkatkan kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia hingga 344 kilogram per kapita per tahun pada 2045.
Jawa Barat disebut menjadi provinsi dengan timbulan sampah tertinggi ketiga di Indonesia, mencapai 3,4 juta ton pada 2025. Dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, 23 di antaranya berstatus darurat sampah.
Sementara itu, susut dan sisa pangan nasional diperkirakan mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan Bandung Raya menyumbang sekitar 1,5 juta ton per tahun.
Karena itu, lanjut Teguh, diperlukan adanya inovasi dalam penanganan sampah, salah satunya melalui ekonomi sirkular.
