NADIKABAR.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkuat kemitraan dengan World Resources Institute (WRI) untuk mempercepat integrasi target iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sekaligus mendorong penyiapan proyek penurunan emisi yang siap memperoleh pendanaan dan investasi.

“Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan bagian penting dari agenda pembangunan jangka panjang Indonesia,” kata Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dari keterangan resmi, Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan bilateral Managing Director of Global Presence and National Action WRI Adriana Lobo di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, Febrian menjelaskan, komitmen itu tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menempatkan transformasi menuju ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional.

Salah satu tantangan dalam pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, katanya, adalah menyelaraskan target iklim nasional dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta memantau pelaksanaannya melalui AKSARA, Sistem Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.

Dengan kapasitas kelembagaan dan teknis yang beragam, pemerintah daerah dinilai perlu mendapat dukungan untuk menerjemahkan target tersebut ke dalam program pembangunan dan memantau capaiannya.

Wakil Kepala Bappenas juga menyoroti tantangan menerjemahkan komitmen iklim menjadi proyek yang layak memperoleh pembiayaan. Dalam hal ini, WRI dapat mendukung penyiapan proyek, penilaian kelayakan dan kebutuhan investasi, serta pengembangan portofolio proyek yang kredibel.

“Dukungan tersebut dapat membantu menghubungkan proyek penurunan emisi dengan peluang pembiayaan hijau, termasuk dengan mempertimbangkan peran penetapan harga karbon dalam kerangka nilai ekonomi karbon,” ucap Febrian.

Febrian mengatakan, kemitraan dengan WRI disebut telah terjalin sejak pengembangan Low Carbon Development Initiative (LCDI) pada 2017, mencakup kolaborasi dalam hal analisis pembangunan rendah karbon, pemodelan iklim, pengembangan strategi ekonomi hijau, dan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon di sejumlah daerah.

Kerja sama dengan WRI itu kemudian diperkuat melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada Agustus 2024.

Ke depan, kedua pihak melihat peluang untuk memperluas kerja sama melalui penguatan pemodelan ekonomi hijau, dukungan bagi Tim Pemodelan Perubahan Iklim, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah. Pertukaran pengetahuan dengan negara-negara berkembang juga dianggap bisa memperkaya pendekatan untuk mengatasi tantangan pembiayaan dan kapasitas teknis di tingkat lokal.

Bappenas dan WRI membahas pula peluang untuk memperkuat kapasitas generasi muda di bidang lingkungan dan iklim, antara lain melalui program young scientist.

Wakil Menteri PPN menilai kesadaran generasi muda terhadap isu lingkungan dan ekonomi sirkular terus meningkat. Dia menekankan pentingnya memperluas keterlibatan mereka dalam upaya jangka panjang mendorong pembangunan rendah karbon.

Melalui kemitraan ini, Kementerian PPN/Bappenas dan WRI diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan aksi iklim dan memobilisasi investasi.

“Kemajuan aksi iklim perlu diukur melalui pencapaian target nasional serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dan perekonomian daerah,” ungkapnya.