Melalui satu kawasan pelayanan, proses pemeriksaan dan sertifikasi karantina diharapkan lebih efisien serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Menurut dia, pembangunan instalasi itu juga diarahkan untuk mendukung agenda hilirisasi dan pengembangan ekspor Sulawesi Tengah, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia mengatakan peningkatan kapasitas perdagangan daerah tidak cukup hanya dengan mendorong pelaku usaha memperluas pasar. Pemerintah juga perlu menyediakan infrastruktur pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dan kepastian dalam pemenuhan persyaratan karantina.
Dengan fasilitas yang terintegrasi, pemeriksaan komoditas pertanian, perikanan, peternakan, dan produk turunannya diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
"Peran karantina tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelancaran perdagangan sekaligus melindungi sumber daya hayati Indonesia," ujarnya.