NADIKABAR.COM — Bareskrim Polri kembali mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus merekrut warga negara Indonesia (WNI) untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam penanganan terbaru, polisi menetapkan dan menahan tiga orang tersangka.
"Perkara pertama (kasus keempat) bermula dari perekrutan lima orang WNI pada periode Maret sampai dengan Agustus 2026 melalui aplikasi komunikasi WhatsApp dan Telegram," kata Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Yolanda Evalyn Sebayang dalam jumpa pers di Gadung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Pada perkara ini, lima korban laki-laki awalnya ditipu dengan tawaran bekerja sebagai tenaga logistik, sekuriti, hingga tenaga medis di perusahaan tambang Rusia.
Mereka dijanjikan gaji USD 3.000 (sekitar Rp 47 juta) per bulan dan bonus kontrak sebesar USD 10 ribu. Namun setiba di sana, para korban justru dijadikan militer bayaran.
"Namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, pekerjaan yang dijanjikan tersebut diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran Rusia," ungkap Yolanda.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu tersangka berinisial MI. Dia berperan sebagai penanggung jawab perekrut yang mengarahkan korban hingga memproses keberangkatan.
"Tersangka memperoleh keuntungan sebesar USD 1.000 melalui setiap satu orang yang didapatkan nanti hasilnya melalui dompet aset kripto," lanjut dia.
Dari tangan MI, polisi menyita sejumlah barang bukti, dari perjanjian perekrutan militer hingga dokumen pemakaman.
"Barang bukti yang diamankan antara lain buku catatan dokumen pengurusan pemakaman dan asuransi kematian, perjanjian perekrutan personel militer, dua unit telepon genggam, satu unit laptop, serta dokumen rekening tabungan," ungkap Yolanda.
Sementara itu, pada perkara berikutnya, Bareskrim bersama Satresmob membongkar perekrutan tentara bayaran yang dipromosikan secara terang-terangan di media sosial, seperti TikTok, Instagram, dan grup lowongan kerja luar negeri di Facebook.
"Dalam perkara ini para tersangka mempromosikan lowongan menjadi militer bayaran Rusia melalui media sosial antara lain TikTok, Facebook khususnya grup info loker luar negeri, serta Instagram," tutur Yolanda.
Para pelaku menjanjikan para korban dengan bonus sebesar USD 35 ribu atau sekitar Rp 620 juta. Selain itu, mereka diiming-imingi gaji USD 3.000 per bulan serta tiket gratis.
"Tidak terdapat pelatihan, pemeriksaan kesehatan, maupun kontrak kerja yang jelas di Indonesia. Bahkan visa yang digunakan adalah visa turis atau holiday, bukan visa kerja," imbuhnya.
Dalam kasus ini, penyidik menangkap dua tersangka, yakni IG dan AS. Tersangka IG berperan merekrut, menampung korban di hotel transit bandara, membuat surat pernyataan rekayasa untuk mengelabui petugas imigrasi, hingga mengantar ke bandara.
"Tersangka IG memperoleh komisi sebesar USD 1.600 atau sekitar Rp 28 juta," sebut Yolanda.
Sedangkan tersangka AS berperan sebagai perantara lokal yang terhubung langsung dengan agen di Rusia. AS bertugas mengurus visa, tiket, dan akomodasi dengan imbalan keuntungan USD 1.515 melalui dompet kripto.
Yolanda mengungkapkan, dari total tujuh korban yang direkrut oleh sindikat ini, empat orang telanjur diberangkatkan ke Rusia pada September 2026. Mereka adalah AM, HW, AD, dan MI.
"Sementara tiga orang lainnya, yaitu HA, AF, dan AY, berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia," jelas dia.
Yolanda mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja dengan iming-iming bonus fantastis di luar negeri, terutama yang bersinggungan dengan dinas militer asing.
"Pekerjaan yang berkaitan dengan dinas militer asing memiliki risiko yang sangat serius terhadap keselamatan dan status hukum seseorang. Pesan kami: kenali modusnya, cegah kejahatannya, lindungi korbannya, dan laporkan pelakunya," tutur Yolanda.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Pengungkapan ini menambah rentetan kasus TPPO bermodus pengiriman tentara bayaran ke Rusia. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri mencatat total 58 WNI telah menjadi korban dari lima laporan polisi yang ditangani bersama Polda Metro Jaya dan Polres Bogor.
