"Terkait komitmen penegakan hukum, kami akan menindak seluruh jaringan pelaku penyelundupan benih bening lobster, baik yang berada di dalam negeri maupun yang memiliki keterkaitan dengan jaringan lintas negara," ungkap Bismo.
Bismo menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, ekspor lobster hanya diperbolehkan dalam kondisi dan ukuran tertentu, yakni minimal 50 gram. Penyelundupan BBL secara ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memicu dua dampak serius bagi Indonesia.
Pertama, dari aspek ekonomi, negara kehilangan potensi penerimaan yang seharusnya dapat dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Kedua, dari aspek lingkungan, eksploitasi dan penyelundupan benih tanpa pengelolaan yang tepat mengancam keberlanjutan populasi lobster di alam.
Untuk memutus rantai kejahatan tersebut, Bareskrim Polri memperkuat sinergi lintas instansi bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Karantina Indonesia.