Syartiwidya menjelaskan operasional SPPG di wilayah terpencil memiliki tantangan berbeda dibandingkan kawasan perkotaan, terutama terkait mekanisme pendanaan, jumlah penerima manfaat, kapasitas dapur, dan pengadaan bahan baku.
“Untuk dapur 3T agak berbeda, karena jumlah penerima manfaat di bawah 1.000. SPPG luasannya kecil, relawannya juga tidak banyak. Kemudian, untuk harga bahan baku tidak bisa disamakan dengan aglomerasi di kota,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menerapkan mekanisme khusus, termasuk indeks harga untuk pengadaan bahan baku agar kebutuhan operasional dapur di wilayah terpencil dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Hendri Arulan mengatakan peresmian 10 SPPG tersebut diharapkan menambah jumlah penerima manfaat MBG di Batam, terutama anak-anak yang tinggal di wilayah hinterland.
“Dengan peresmian hari ini, dalam beberapa hari ke depan SPPG ini diharapkan sudah beroperasi. Kalau SPPG 3T beroperasi, penerima manfaat juga akan bertambah, khususnya di wilayah hinterland,” kata Hendri.
