NADIKABAR.COM — Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Kalimantan Timur, dalam pengawasan pemilu berbasis digital melalui program Bawaslu Campus Connect.
Anggota Komisioner Bawaslu RI Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran serta Data dan Informasi, Puadi di Samarinda, Selasa, mengatakan agenda nasional ini menjadi langkah strategis untuk menggandeng sivitas akademika dalam memperkuat literasi demokrasi serta pengawasan pemilu partisipatif di tingkat daerah.
"Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi. Kami ingin kampus tidak hanya menjadi tempat sosialisasi, tetapi mahasiswa juga harus bertindak sebagai produsen informasi, bukan sekadar konsumen," ujar Puadi saat memberikan pemaparan di Gedung Prof. Masjaya, Unmul.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unmul Prof. Moh. Bahzar dan diikuti para mahasiswa dari berbagai jurusan.
Unmul menjadi kampus ke-16 yang dikunjungi Bawaslu dari target prioritas 25 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Puadi menegaskan program ini merupakan bagian dari transformasi digital Bawaslu untuk mewujudkan visi sebagai lembaga pengawas pemilu yang terpercaya.
Ia membeberkan lima poin utama yang menjadi fokus implementasi Bawaslu dalam transformasi digital tersebut.
Pertama, memperkuat regulasi digital. Kedua, meningkatkan pengawasan berbasis digital. Ketiga, melakukan pemantauan intensif di dunia maya. Keempat, memaksimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Kelima, berkolaborasi dengan sivitas akademika.
Kerja sama yang nantinya dikukuhkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) ini diarahkan untuk pengembangan pemetaan risiko, penguatan pendidikan literasi digital, serta peningkatan partisipasi mahasiswa.
Bawaslu mendorong agar kampus dapat berfungsi sebagai laboratorium demokrasi, tempat menguji kebijakan, serta wadah pengembangan teknologi.
"Kami sangat membutuhkan partisipasi mahasiswa sebagai agen literasi dan agen digital. Mereka diharapkan dapat melakukan pemantauan dan memberikan informasi awal kepada Bawaslu manakala menemukan dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ke depan," tambahnya.
Menghadapi tantangan pengawasan di ruang digital, Puadi menegaskan Bawaslu telah merencanakan langkah antisipasi dengan memperkuat aturan regulasi serta bekerja sama dengan berbagai platform media digital.
Menurutnya, pengawasan pemilu tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional di ruang fisik.
Langkah penguatan digital ini, kata Puadi, juga telah disampaikan oleh Bawaslu RI dalam diskusi tematik bersama Komisi II DPR RI sebagai bahan persiapan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan.
Selain menghadirkan Puadi sebagai pembicara utama, diskusi ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dan akademisi terkemuka.
Di antaranya Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dr. Alfitra Salam, Ketua KPU RI Periode 2017-2022 Arief Budiman, akademisi FISIP Unmul Dr. Saipul, Dekan Fakultas Hukum Untag Samarinda Dr. Isnawati, serta Akademisi Universitas Dr. Soetomo Surabaya Sri Sukmana Damayanti.
