Ia menerangkan, pendistribusian zakat juga perlu mengacu pada Satu Data Nasional yang dikembangkan bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta dapat diukur kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.
"Kami pengin kebijakan kita utamanya adalah sebenarnya bagaimana caranya pengelolaan zakat itu semuanya ter-capture. Bisa kita ukur, bisa kita hitung jumlahnya berapa, sehingga kalau terdata kita tahu bahwa dana zakat itu berkontribusi seberapa besar bagi pengurangan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita," ujar dia.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya tata kelola zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah dan regulasi. Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab amil zakat tidak berhenti pada penghimpunan dana, tetapi juga memastikan zakat didistribusikan kepada delapan golongan penerima (asnaf) secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.