NADIKABAR.COM — Badan Geologi melalui Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) memetakan titik abrasi dan akresi di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai dasar penentuan langkah mitigasi serta penanganan perubahan kondisi kawasan pesisir.

Kepala BBSPGL Badan Geologi, Surya Herjuna di Cirebon, Jawa Barat, Rabu, mengatakan hasil pemetaan tersebut mencakup sekitar 52 titik abrasi dan 42 titik akresi yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir Pantura.

"Ini cukup banyak, dan itu memang pelan, masif, tapi luas, dan itu perlu penanganan yang cukup serius," katanya.

Ia menyebut Muara Gembong menjadi salah satu kawasan dengan tingkat abrasi cukup parah, sedangkan wilayah Pekalongan hingga Kendal juga menghadapi pengikisan pantai yang berdampak pada banjir rob.

Menurut dia, abrasi dan akresi merupakan perubahan garis pantai yang perlu ditangani berdasarkan karakteristik wilayah, karena keduanya menimbulkan dampak berbeda terhadap lingkungan maupun aktivitas masyarakat pesisir.

Ia menuturkan akresi atau penambahan daratan, misalnya, dapat menyebabkan pendangkalan perairan di kawasan muara sungai, sehingga menghambat jalur pelayaran dan aktivitas nelayan.

"Akresi pun tidak mesti baik, karena walaupun dia nambah daratan, tapi ada juga beberapa lokasi di muara-muara sungai yang mengalami pendangkalan," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan pendangkalan di muara Sungai Comal, Brantas, dan Bengawan Solo yang dapat menghambat pergerakan kapal serta kegiatan masyarakat yang bergantung pada jalur perairan tersebut.

Surya mengatakan BBSPGL telah menyiapkan peta kerawanan abrasi dan akresi agar pemerintah dapat menentukan bentuk penanganan sesuai kondisi setiap kawasan, mulai dari pembangunan tanggul laut hingga rehabilitasi mangrove.

"Yang paling utama kan paling murah dengan menanam mangrove ya. Nah, itu mungkin bisa kita kolaborasi dengan pemerhati lingkungan," katanya.

Pemetaan tersebut, lanjut dia, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi prioritas penanganan, terutama kawasan yang menghadapi pengikisan pantai, banjir rob, maupun pendangkalan perairan.

Ia menyampaikan selain berdampak terhadap lingkungan, perubahan garis pantai yang tidak tertangani dapat mengganggu permukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan yang menggunakan muara sungai sebagai akses pelayaran.

Surya berharap penanganan kawasan pesisir turut melibatkan berbagai pihak agar rehabilitasi mangrove dapat dilakukan pada wilayah yang membutuhkan.

"Untuk memperbaiki mangrove-mangrove di Pantai Utara Pulau Jawa, itu mungkin bisa kita kolaborasi," ucap dia.