NADIKABAR.COM — Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe B Batam mencatat penindakan terhadap pakaian bekas ilegal dalam bentuk balpres dan rokok ilegal mendominasi pengawasan kepabeanan dan cukai sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Batam Mujiono mengatakan pihaknya telah menerbitkan 855 Surat Bukti Penindakan (SBP) selama periode tersebut.

“Berdasarkan jumlah penindakan hingga Oktober, komoditas pakaian bekas dalam bentuk ballpress menjadi komoditas yang paling dominan, dengan total 311 Surat Bukti Penindakan,” katanya saat dikonfirmasi di Batam, Kamis.

Selain itu, ia mengatakan penindakan terhadap rokok ilegal juga tinggi, dengan total 173 penindakan pada periode yang sama.

“Dari penindakan terhadap rokok ilegal, jumlah barang yang berhasil ditegah mencapai 7.779.782 batang,” kata Mujiono.

Selain balpres dan rokok ilegal, Bea Cukai Batam mencatat 33 penindakan terkait narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), 31 penindakan terhadap pembawaan uang tunai lintas batas, serta penindakan terhadap berbagai komoditas lainnya.

Dari pengungkapan kasus NPP, petugas mengamankan 3.892,65 gram sabu, 30.026 butir ekstasi dengan perkiraan berat 14.145 gram, 108 butir Happy Five, 2.451 buah etomidate dengan perkiraan berat 20.280 gram, 27,4 gram ganja, serta 4.500 butir fentermina.

Mujiono menjelaskan sebagian besar NPP yang ditegah berasal dari Malaysia, dengan pola pergerakan yang juga mencakup pengiriman dari Batam menuju tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP).

“Modus penyelundupan yang ditemukan seperti ‘insertion’, yakni menyembunyikan barang terlarang di dalam tubuh atau bagian tubuh tertentu, serta 'false concealment', yaitu menyamarkan barang terlarang di dalam barang atau kemasan lain untuk menghindari pemeriksaan petugas,” ujarnya.

Sementara itu, dalam pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas, Bea Cukai Batam mencatat 31 penindakan dengan total nilai barang hasil penindakan mencapai Rp5,68 miliar. Dolar Singapura menjadi mata uang yang paling dominan ditemukan dalam kasus tersebut.

"Adapun minuman mengandung etil alkohol (MMEA), jumlah yang ditegah mencapai 1.029 liter," katanya.

Mujiono mengatakan jumlah penindakan pada Januari-Oktober 2026 menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni dari 1.831 penindakan pada 2025 menjadi 855 penindakan pada 2026.

Namun, penurunan tersebut bukan berarti berkurangnya aktivitas atau potensi penyelundupan.

“Strategi pengawasan pada 2026 lebih diarahkan pada efektivitas dan kualitas penindakan, termasuk hasil penanganan, arah penyelesaian perkara, serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya menegaskan.

Dengan demikian, lanjutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penindakan, tetapi juga dari kualitas penanganan dan penyelesaian perkara.