“Kami memahami bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. Aspirasi ini kami sampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, tanpa mengesampingkan kewenangan Presiden untuk mengusulkan calon serta mekanisme pemilihan oleh MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” ungkap Rahmatul.
Di sisi lain, BEMNUS menegaskan dukungan terhadap kepemimpinan nasional tidak menghilangkan fungsi kritis mahasiswa sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial.
Menurut dia, mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab mengawal pemerintahan, mengawasi kebijakan publik, serta menyampaikan kritik dan masukan secara objektif berdasarkan kepentingan masyarakat.
“Kami ingin pemerintahan yang kuat, efektif, dan tetap terbuka terhadap kritik. Mahasiswa akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat,” tuturnya.