Untuk sungai di luar kewenangan Pemkot, seperti Kali Jeblokan, Kali Perbatasan, Kali Jagir, Kali Surabaya, dan Kalimas, penanganan dilakukan setelah mendapat izin dari instansi berwenang, meliputi pengerukan atau normalisasi, pemasangan CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan pembangunan plengsengan.
"Mereka mengizinkan kita untuk intervensi. Jadi kita boleh gali (normalisasi) sendiri, pasang CCSP (Corrugated Concrete Sheet Pile), dan plengseng. Kita meminta izin dan mereka mengizinkan," tambah Hidayat.
Pemeliharaan sungai juga melibatkan kolaborasi DSDABM dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, termasuk pembersihan eceng gondok dan normalisasi bertahap di Kali Makmur atau Kali Kedurus.
Di Kali Perbatasan sepanjang sekitar 15 kilometer yang berbatasan dengan Sidoarjo, DSDABM mengerahkan alat berat, sementara DLH menurunkan sekitar 45 personel Satgas dalam tiga tim lengkap dengan tiga perahu karet untuk pembersihan hingga perawatan rutin selama musim hujan.
"Jadi ada sekitar 45 orang yang kita turunkan untuk melakukan perawatan, pembersihan. Mulai dari membantu teman-teman PU (DSDABM) sampai nanti pasca pembersihan akan dijaga oleh teman-teman DLH," ujar Kepala DLH Kota Surabaya, M Fikser.
Fikser menyatakan, perbedaan kewenangan tidak menghalangi Pemkot Surabaya turun tangan demi kepentingan warga. Langkah lintas instansi menjadi kunci tindak lanjut arahan Wali Kota Eri Cahyadi agar masyarakat Surabaya tidak menanggung beban banjir akibat luapan sungai.