Wakil presiden yang tidak lagi menjabat berhak memperoleh rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Selain rumah, negara menyediakan kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.
Sementara itu, pengamanan bagi mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.
Pasal 9 UU itu mengatur hak dan fasilitas itu diberikan kepada wakil presiden yang tidak lagi menjabat terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.
Namun, hak-hak tersebut dapat dihentikan apabila mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia atau kembali diangkat menjadi presiden maupun wakil presiden.
Jika mantan pejabat meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan dapat memperoleh hak tertentu, termasuk pensiun janda atau duda sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut.