"Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis. Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut. Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut," sambung dia.

Selain itu, dia berdiskusi mengenai intensitas dari kegiatan-kegiatan pertahanan yang terus mendapatkan pengawasan dari DPR RI. Salah satunya soal perkembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan.

"Kita menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Dengan adanya 514 kabupaten, nanti akan ada 514 batalyon.Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional. Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Jadi kita melakukan ini, ini adalah berdasarkan amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional," tutur dia.