Kiai Ma'ruf mengatakan dirinya dan Budi sebelumnya tidak pernah saling mengenal. Dia bahkan mengaku tidak mengetahui latar belakang Budi hingga tiba-tiba mendapat pernyataan tersebut.
"Kita belum pernah kenal sebelumnya. Kalau Mas David pengusaha sound horeg lainnya pernah bertemu saya dari awal tahun kemarin. Beliau David sound horeg bersedia untuk memperbaiki, beliau anak buahnya kenal baik dengan Gus Iqdam, jadi masih ada santrinya lah," jelasnya.
"Yang Pak Budi ini, kami tidak pernah kenal, ternyata beliau salah satu pengusaha. Ya mungkin saya nggak tahu latar belakangnya bagaimana, tiba-tiba menganggap kami goblok," tambahnya.
Menurut Kiai Ma'ruf, posisi MUI terhadap pelaku sound horeg dapat dianalogikan seperti dokter dan pasien. Karena itu, dia memilih tidak membalas kemarahan dengan kemarahan.
"Ketika menghadapi hal yang semacam itu, sama seperti dengan dokter. Ada dokter jantung menasehati orang jangan merokok. Nah, orang yang merokok itu dia menikmati rokoknya, dia akan mencaci maki terhadap dokter. Tapi dokternya nggak boleh marah. Suatu saat bertemu dengan orang tadi, tetap dokternya harus mengobati," jelas Kiai Ma'ruf.
"Nah, saya berada di situasi seperti itu. Saya berada di situasi nggak boleh membalas kemarahan, tidak boleh membalas caciannya. Cuma kita perlu memberitahu, sama dengan dokter kalau merokok, bahayanya ini. Saya juga begitu, ini secara agama, begini, begini, begini," tambahnya.
Kiai Ma'ruf juga memaknai ucapan Budi sebagai kritik terhadap pendekatan MUI Jatim dalam menyikapi sound horeg. Menurutnya, Budi menginginkan pendekatan persuasif seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga.
"Tapi intinya menurut beliau, jadi menganggap kita ini yang di MUI, saya maknai dari beliau kata-kata goblok itu, karena MUI tidak melakukan pendekatan persuasif. Kenapa tidak didakwahi dulu? Diajak pelan-pelan kayak Sunan Kalijaga? Kalau di Jawa Tengah, ada MUI Jawa Tengah katanya begitu," jelasnya.
Namun, Kiai Ma'ruf mengatakan kondisi di Jawa Timur berbeda karena sound horeg telah berkembang luas. Dia menyebut jumlah pengusaha sound horeg di Malang saja mencapai lebih dari 1.200 orang.
"Lalu kita sampaikan bahwa dakwah itu ada tingkatan. Kalau belum ada atau masih sedikit pelanggaran, masih sedikit kemungkaran, masih bisa dengan Sunan Kalijaga dengan persuasif, bertahap, bisa. Nah, kalau di Jawa Timur, ini sudah merebak sejak sebelum pandemi. Di Malang saja pengusahanya sound horeg sudah 1.200 an lebih," tambahnya.
Kiai Ma'ruf menilai pendekatan persuasif tidak cukup untuk kondisi yang dianggap sudah meluas. Dia juga menyebut adanya pemerintah daerah yang memfasilitasi kegiatan sound horeg.
"Di daerah Banyuwangi, Blitar, Kediri, Lumajang sampai di beberapa kabupaten itu oleh pemerintah setempat diberi tempat, fasilitas. Karena sebagian pemerintah kota/kabupaten menjadikan sound horeg itu sebagai alat kampanye. Jadi, sekarang di sebagian daerah, konser dangdut sudah berkurang, karena sudah bergeser ke sound horeg ini. Bahkan di salah satu kabupaten sudah terang-terangan itu, MoU dengan bupatinya," bebernya.
Karena itu, MUI Jatim memilih pendekatan melalui fatwa, bukan hukuman.
"Kalau ini di Jawa Timur itu nggak bisa pendekatan dengan fikih persuasif itu. Terlalu banyak, terlalu merebak, terlalu tinggi. Maka di atasnya itu ada namanya fiqhul ahkam namanya. Fikih hukum ini sudah mulai berpengaruh, sudah mulai berpengaruh, terbukti kata Mas David, sudah ada yang banyak sound horeg yang berbenah pasca MUI mengeluarkan fatwa haram," tambahnya.
"Banyak yang berbenah, banyak, ini kalau di Jawa Timur pakai Sunan Kalijaga, ya nggak mempan. Ibarat orang sakit, ini obat dosisnya perlu lebih tinggi. Tapi kita tidak menggunakan cara yang ketiga, yakni punishment atau hukuman, kita nggak pakai itu. Jadi sebenarnya kita masih tengah, kita masih tengah. Tapi bagi teman-teman yang di Jawa Tengah mungkin mereka mendengar kata "haram" itu sudah emosi, sampai digituin lah. Tapi bagi saya, kalau kata goblok ditujukan ke saya pribadi, nggak masalah.
Kita ini terus belajar kok, tiap hari kan kita belajar," bebernya.
Meski tidak mempermasalahkan jika ucapan tersebut ditujukan secara pribadi kepadanya, Kiai Ma'ruf menilai penyebutan kata "goblok" terhadap institusi MUI Jatim tidak tepat.
"Tapi kalau ke institusi MUI, perlu diketahui yang masuk ke MUI itu selektifnya ketat. Terutama di Komisi Fatwa, itu ada screening dua kali, dilihat riwayat pendidikannya, dilihat karya tulis atau kiprahnya. Nah, jadi kalau yang dimaksud goblok itu bodoh, ya bukan tempatnya di MUI," tandasnya.
Polemik tersebut kemudian berlanjut dengan permintaan maaf Budi. Dalam video permintaan maaf, dia menyatakan menyesali pernyataannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
