Anang menjelaskan perkara tersebut bermula dari kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP untuk mengelola sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi.
Menurut penyidik, dalam pelaksanaan kerja sama tersebut diduga terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap mekanisme perizinan.
"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," kata Anang.
Dia mengatakan penyidik menduga penyimpangan tata kelola tersebut mengakibatkan kerugian dan defisit pada pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama.