“Peresmian SPPG 3T merupakan bagian dari upaya menekan prevalensi stunting,” ujarnya.
Harjito menegaskan, seluruh kepala SPPG bertanggung jawab menerapkan standar tata kelola operasional yang telah ditetapkan BGN, memperhatikan keamanan pangan, hingga proses distribusi sehingga layanan Program MBG berjalan sesuai ketentuan.
BGN juga membuka ruang bagi satuan tugas pemerintah provinsi maupun kabupaten di wilayah Papua Barat untuk melakukan inspeksi mendadak ke setiap SPPG guna memastikan penyelenggaraan Program MBG tidak menyalahi aturan.
“Kami persilahkan jika mau lakukan inspeksi mendadak. Kami sudah siapkan formnya, silahkan cek, apakah SPPG sudah terapkan sesuai ketentuan atau belum. Kami buka ruang,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Nency Titty Lidya Wyzer menyebut, keberadaan dapur SPPG memudahkan urusan pemenuhan gizi bagi generasi muda, terutama yang berada di kawasan 3T.
