NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyoroti pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang mengatakan pihaknya tak antikritik terhadap semua aspirasi yang datang dari masyarakat. Charles menyampaikan fakta masih adanya kasus keracunan makan bergizi gratis (MBG)
"Menurut saya, ada perbedaan besar antara mau mendengarkan kritik dan mau menjalankan saran atau rekomendasi yang diberikan. Selama ini masyarakat sipil sudah berulang kali menyampaikan kritik dan rekomendasi perbaikan terhadap program MBG. Persoalannya, sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh BGN?" kata Charles kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Charles lalu menyinggung fakta masih adanya kasus keracunan MBG. Ia menyebut data saat ini sudah ada 60 ribu orang yang keracunan MBG.
"Faktanya, kasus keracunan MBG masih terus terjadi. Bahkan jumlah korban keracunan sudah mendekati 60 ribu orang. Ini bukan angka kecil. Ini puluhan ribu warga, terutama anak-anak, yang seharusnya mendapatkan manfaat program pemerintah, tetapi justru mengalami gangguan kesehatan," ucap dia.
Charles menyampaikan persoalan MBG bukan semata-mata pada lemahnya pengawasan atau kesalahan teknis di lapangan, tetapi juga pada desain pelaksanaan program itu sendiri. Dia mengatakan model dapur terpusat dengan produksi dan distribusi makanan dalam jumlah besar memiliki risiko keamanan pangan yang harus dievaluasi secara mendasar.
"Saya sudah berulang kali mendorong perubahan desain pelaksanaan MBG, termasuk penerapan dapur berbasis sekolah agar proses pengolahan, distribusi, dan pengawasan makanan lebih dekat dengan penerima manfaat," ujar dia.
Dia juga mempertanyakan konsistensi BGN atas komitmen zero tolerance terhadap kasus keracunan. "Kalau memang tidak ada toleransi terhadap keracunan, mengapa kasus serupa masih terus berulang?" imbuh dia.
Dia mengingatkan jangan sampai transformasi MBG 2.0 sekadar mengubah kemasan. Sementara itu, kata dia, desain pelaksanaan yang bermasalah tetap dipertahankan.
"Ukuran keberhasilan transformasi bukan seberapa terbuka BGN menerima kritik, tetapi seberapa jauh kritik tersebut benar-benar dijalankan dan menghasilkan perubahan nyata," tutur dia.
Sebelumnya, Sudaryono mengatakan pihaknya tak antikritik terhadap semua aspirasi yang datang dari masyarakat. BGN mengatakan di pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sejumlah aturan yang sebelumnya melenceng mengalami perubahan.
"Maka kami harus melakukan treatment yang berbeda, cara yang berbeda, metode yang berbeda dan juga hal-hal yang memang harus secara drastis kami lakukan," kata Sudaryono di acara 'Transformasi MBG 2.0' di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Sudaryono mengatakan ketegasan yang dilakukan BGN saat ini semata untuk perubahan. Ia ingin APBN yang dialokasikan ke program MBG tersalurkan dengan baik.
"Bukan kami mau sok-sok tegas, bukan, tapi bahwa ketegasan ini menjadi sebuah kebutuhan. Bukan kami ini sok-sok galak, tapi bahwa galak dan ketegasan ini sesuatu yang benar-benar dibutuhkan di momen saat ini," ungkapnya.
Sudaryono mengatakan setiap aspirasi ke BGN akan diterima dengan baik. Ia mengatakan BGN tak anti kritik.
"Apa pun ya dalam negara demokrasi ini orang boleh mengutarakan pendapatnya, orang boleh menuntut, orang boleh kemudian mengekspresikan harapan dan juga ini kami tidak antikritik. Kami ndak ada masalah. Tapi, yang kami sampaikan kepada orang-orang yang kemudian datang, kemudian kami temui pada saat demo, itu kami sampaikan izinkan saya kasih saya waktu, nomor satu. Yang kedua, izinkan saya kerja dengan benar," ucapnya.
