NADIKABAR.COM — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memahami tahapan validasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Trenggono mengemukakan sebelum SPPG beroperasi, dapur harus melakukan validasi ulang secara bertahap melalui Surat Penetapan Sementara (SPS), dimana dalam setiap prosesnya BGN akan menilai kesiapan mitra dan SPPG untuk melayani penerima manfaat.
"Seluruh kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), kepala regional, koordinator wilayah, kepala dapur, maupun koordinator kecamatan sekalipun, sampai tata usaha (TU), harus paham semua tentang urutan-urutan mekanisme SPS satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jangan sampai ketika ditanya mitra atau orang lain, enggak paham," katanya dikutip dari Instagram resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.
SPS BGN memuat ketentuan SPPG dapat melayani siapa saja yang telah melalui pendataan lintas-sektor berdasarkan nama dan alamat (by name by address).