Melalui mekanisme tersebut, BGN dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan mengidentifikasi apabila terdapat ketidakwajaran dalam pengeluaran dapur.
Sudaryono mencontohkan, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.
Ia menegaskan, berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.