NADIKABAR.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan dengan standar pelaksanaan yang lebih ketat.

Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan program dengan pola tersebut kini meningkat dari 66 menjadi 200, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.

Kepala BGN Sudaryono dalam keterangan resminya di Jakarta pada Jumat mengatakan, perluasan MBG prasmanan dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training (pelatihan) yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," katanya.

Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyajian makanan secara prasmanan tetap memperhatikan keamanan pangan, kebersihan, dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

Sudaryono menegaskan, BGN tidak ingin perluasan program justru menimbulkan persoalan baru akibat kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Oleh karena itu, proses implementasi dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kesiapan masing-masing pihak.

Ia mengakui, pendekatan bertahap tersebut mungkin membuat proses perluasan berjalan sedikit lebih lambat. Namun, menurut dia kepastian kualitas dan kepatuhan terhadap prosedur harus menjadi prioritas.

"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," tuturnya.

Sudaryono juga mengemukakan pihaknya terus memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah perbaikan tata kelola Program MBG melalui pembangunan sistem CCTV secara terpusat.

"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan, kemudian dapur-dapur itu terus kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral," ucap Sudaryono.

Ia menegaskan, pembenahan tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan ketentuan.