Ihwal penambahan SPPG, Trenggono menyampaikan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah penambahan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta di wilayah dengan prevalensi atau jumlah kasus stunting yang tinggi.

β€œKalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi. Penegasan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengatakan, keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. BGN tidak ingin ada lagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dari program MBG.