Aturan ini dirancang untuk memberikan perlakuan khusus (special treatment) terkait penyesuaian harga bahan pangan, besaran anggaran, hingga insentif bagi mitra atau investor yang membangun dapur umum di daerah sulit dijangkau.

​Sudaryono mencontohkan, patokan harga Rp15.000 per porsi yang selama ini diterapkan hanya berlaku untuk wilayah aglomerasi.

Sementara untuk daerah kepulauan, maupun kawasan pedalaman seperti pemukiman komunitas adat, perhitungan anggaran akan mempertimbangkan indeks kemahalan.

"Sehingga memberikan kepastian kepada investor atau mitra yang membangun dapur di daerah 3T. Sekali lagi tidak bisa untung gede-gedean (besar), tapi diberikan kepastian ada keuntungan," ujarnya pula.