NADIKABAR.COM β Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng rakyat Minyakita untuk kebutuhan pengolahan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
β"Harusnya enggak boleh. Dari awal, hari pertama saya jadi Kepala BGN sudah saya tegaskan, beras SPHP dan Minyakita itu enggak boleh untuk dapur MBG," kata Sudaryono di Jambi, Jumat.
Ia menjelaskan, larangan tersebut diberlakukan untuk memastikan komoditas pangan yang mendapatkan dukungan kebijakan harga dari pemerintah tetap tersedia bagi masyarakat sesuai peruntukannya, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.
βMenurut dia, beras SPHP dan Minyakita memiliki fungsi khusus dalam kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan sehingga penggunaannya untuk kebutuhan dapur MBG tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam standar operasional prosedur (SOP) program.
β"Karena itu mengandung harga khusus dari pemerintah yang ditujukan untuk stabilisasi harga pasokan dan harga komoditas. Enggak boleh," tambah dia.
βSudaryono meminta masyarakat, termasuk kalangan media dan warganet, ikut membantu mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan.
Nantinya apabila ditemukan SPPG yang menggunakan beras SPHP atau Minyakita, ia meminta agar segera dilaporkan kepada BGN untuk ditindaklanjuti.
βBGN, kata dia, membuka kanal pengaduan melalui surat, pos elektronik(email), maupun pesan WhatsApp guna menampung informasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap penggunaan bahan baku merupakan bagian dari pembenahan tata kelola MBG supaya pengadaan bahan pangan berjalan sesuai ketentuan, selain memastikan kualitas dan keamanan makanan.
Sampai saat ini, program MBG telah melayani sekitar 58 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program tersebut akan dipercepat penyaluran dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.
Nantinya, program tersebut akan menyasar 78 juta orang penerima manfaat, terdiri atas kurang lebih 57 juta peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga satuan pendidikan lainnya serta sekitar 21 juta penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan balita.
"Intinya adalah kita berbenah. Kalau ada masalah kita atasi pasti. Kita tidak menghindari masalah, tetapi kita hadapi masalah itu dan kita selesaikan," katanya.