β€œHal ini menegaskan sekali lagi bahwa pengalaman buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Karena itu, perluasan akses harus diiringi dengan perlindungan yang efektif agar inklusi digital tidak meningkatkan kerentanan konsumen,” kata dia.

Menurut Filianingsih, BI telah mewajibkan kepada penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk tidak menempatkan perlindungan konsumen hanya sekadar pelengkap inovasi, melainkan prasyarat untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.

β€œKita yakini bahwa inovasi tanpa perlindungan akan rapuh, sementara perlindungan tanpa adaptasi akan tertinggal,” ujar dia.