Sedangkan pada 2025, proporsi penerimaan kanal digital mencapai 46,82 persen dengan realisasi mencapai Rp8,46 triliun.
Pajak daerah mencakup pajak makan dan minum (pariwisata), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB P2).
Dari sisi kinerja, indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (IETPD) di Bali pada semester I-2026 rata-rata berada di atas 96 persen.
BI memaparkan Pemerintah Kabupaten Bangli, Karangasem, Gianyar dan Klungkung telah menembus lebih dari 98 persen.