Ketepatan informasi mengenai surplus dan defisit komoditas di setiap daerah di Jawa, kata dia, akan berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan stabilitas harga terutama dalam menghadapi El .
Terlebih, pemerintah semakin perlu mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan akibat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga dibutuhkan penguatan data neraca pangan.
Inspektur Utama Badan Gizi Nasional Gustanty Dian Fitrilia menuturkan wilayah Jawa memiliki 16.516 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 35,19 juta penerima manfaat sehingga membutuhkan proyeksi kebutuhan dan distribusi pangan yang terukur.
Untuk mendukung hal itu, BGN juga telah menyusun estimasi kebutuhan pangan berdasarkan data harian SPPG melalui Sistem Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) dan mengusulkan integrasi data serta pengembangan sistem peringatan dini.