NADIKABAR.COM β Bank Indonesia (BI) menyiapkan akses likuiditas rupiah bagi perbankan melalui transaksi cross currency repo (CCR) dengan agunan surat berharga berdenominasi valuta asing (valas).
Surat berharga valas yang dapat digunakan sebagai agunan dalam transaksi tersebut meliputi Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
BI menargetkan kebijakan ini dapat berlaku paling lambat pada Maret 2027.
βArtinya bank-bank yang mereka mempunyai surat berharga dalam dolar yang dikeluarkan oleh BI, yaitu apakah tadi SVBI atau SUVBI, maka kalau mereka membutuhkan rupiah, mereka bisa melakukan repo kepada Bank Indonesia,β kata Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu.
Destry mengatakan, BI saat ini tengah mempersiapkan implementasi kebijakan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan perbankan agar fasilitas CCR dapat segera dimanfaatkan.
Menurut dia, keberadaan fasilitas CCR akan meningkatkan daya tarik SVBI dan SUVBI yang merupakan surat berharga yang diterbitkan BI dalam denominasi dolar AS.
Dengan fasilitas tersebut, kedua instrumen dapat dimanfaatkan untuk memperoleh likuiditas rupiah tanpa harus melepas kepemilikannya secara permanen sehingga menjadi lebih likuid.
Di sisi lain, BI pada bulan lalu juga telah mengumumkan kebijakan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 2 poin persentase secara bertahap untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.
Untuk bank umum konvensional (BUK), GWM diturunkan dari 9 persen menjadi 7 persen.
Penurunan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni sebesar 1 poin persentase dari 9 persen menjadi 8 persen mulai 1 November 2026 dan kembali turun 1 poin persentase menjadi 7 persen mulai 1 Desember 2026.
Sementara itu, GWM bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) diturunkan dari 7,5 persen menjadi 5,5 persen.
Penyesuaian dilakukan secara bertahap, yakni sebesar 1 poin persentase menjadi 6,5 persen mulai 1 November 2026 dan kembali turun menjadi 5,5 persen mulai 1 Desember 2026.
Penurunan GWM dimaksud melalui penyesuaian Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diturunkan dari 6 persen menjadi 5 persen berlaku mulai 1 Desember 2026.
Selain itu, besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam Rupiah secara rata-rata yang diberikan remunerasi paling banyak sebesar 5 persen dari GWM rupiah secara rata-rata berlaku mulai 1 Desember 2026.
βBulan November ini, per 1 November, ada tambahan dari likuiditas karena turunnya GWM 1 persen ada penambahan sekitar Rp89,9 triliun. Jadi itu masuk ke dalam perbankan,β kata Destry.
Sebagai catatan, kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21 persen secara tahunan (year on year/yoy), didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 21,32 persen (yoy), 12,99 persen (yoy), dan 4,73 persen (yoy).
BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8β12 persen.