Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
ULN pemerintah digunakan untuk pembiayaan berbagai sektor ekonomi, antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib (20,8 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,4 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Di sisi lain, posisi ULN swasta pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 196,3 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada triwulan II 2026 sebesar 196,7 miliar dolar AS.
Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).