"Nomor Induk Kependudukan sebagai kunci atau akses di sini. Kita padukan datanya semua, data tunggal sosial ekonomi nasional, dan kita memperkuat juga sekuritinya, jaringannya, pusat datanya, dan lain-lain," ungkapnya.
Menurut Bima, penguatan data dan teknologi informasi merupakan kebutuhan penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan responsif, meningkatkan produktivitas aparatur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia mencontohkan praktik di sejumlah negara maju dan kota besar dunia yang telah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, Bima menekankan bahwa ketersediaan data yang akurat dan presisi menjadi fondasi penting dalam berbagai proses pemerintahan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyaluran program, penyelenggaraan pemilu, hingga penguatan kedaulatan pangan.
"Kita perlu data yang presisi agar desain perencanaan pembangunan ini akurat. Kita perlu data yang presisi agar target-target program pemerintahan tepat sasaran dan enggak melenceng. Kita perlu data untuk proses politik, untuk Pemilu yang akuntabel dan demokratik. Kita perlu data untuk memastikan kedaulatan pangan," tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, President Director/CEO Lintasarta Armand Hermawan, President Director/CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas, serta Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Arief Wibisono.
