Pada tahun yang sama, Kabupaten Bima juga masuk dalam dua kabupaten di NTB yang memperoleh alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar. Kabupaten lainnya adalah Lombok Utara.
Taufik menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk meminta tambahan pembiayaan infrastruktur pada 2027.
Pemkab Bima juga menyiapkan persyaratan kesiapan program agar usulan tersebut memenuhi ketentuan dan berpeluang mendapatkan dukungan pusat.
Pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat meningkatkan layanan dasar, memperlancar konektivitas antarwilayah, mendukung produktivitas pertanian, serta mengurangi risiko banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
