"Jadi kalau kepala daerahnya NasDem, fasilitasi lah anggota DPRD-nya. Kenapa? Karena kita bisa punya kegiatan, kundapil, konsultasi publik, bimtek, bikin sosialisasi perda, itu legal, itu bisa! Dan saya sudah praktikkan di DPRD Makassar," tuturnya.
Dia menegaskan setiap kegiatan harus dilakukan secara transparan dan tidak fiktif. RL mengatakan pihaknya pernah mengonsultasikan mekanisme tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Sepanjang kegiatan itu tidak fiktif dan ada dasar hukumnya, pengelolaannya, itu bisa! Karena kita konsultasikan ke BPK. Ini sedikit materi pendalaman, yah. Karena saya punya pengalaman sebagai Ketua DPRD kota," katanya.
Di akhir sambutannya, RL kemudian menyampaikan pesan leluhur Bugis Makassar tentang pentingnya saling menguatkan dan menjaga kebersamaan. Hanyut saling menyelamatkan, saling menguatkan, tarik-menarik ke atas bukan tarik-menarik ke bawah, bila salah saling mengingatkan.
"Terakhir, pappasengna orang Makassar. Jika kelak kita sama-sama berlayar. Janganlah kita berjauhan. Biarlah layar perahu kita saling berkaitan," pungkasnya.
