Menurut dia, salah satu tantangan yang kerap dihadapi adalah koordinasi teknis, termasuk terkait perizinan lokasi yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Harapannya desk investasi ini bisa merupakan suatu wadah koordinasi yang lebih taktis lagi ke depan antara kami pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga para pelaku usaha,” katanya.
Program desk investasi yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan BKPM dirancang secara bertahap, dimulai dari pengenalan awal di Bali dan Batam, lalu berlanjut ke Kota Medan sebagai kota pertama dalam perluasan berikutnya dengan peran strategis sebagai hub investasi di Pulau Sumatera.
Tahap pengembangan selanjutnya akan diperluas ke wilayah Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
