Menurut dia, pengembangan kawasan industri dapat menjadi strategi untuk mempermudah proses perizinan investasi sekaligus mengantisipasi kendala sosial di masyarakat.
Ia menjelaskan BKPM telah menyediakan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) di 36 dari total 181 kawasan industri di Indonesia.
Melalui fasilitas tersebut, kawasan industri memperoleh kewenangan untuk membantu pelayanan perizinan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Todotua mengatakan pengembangan kawasan tidak terbatas pada industri manufaktur, tetapi dapat disesuaikan dengan keunggulan masing-masing daerah, seperti sektor perdagangan, kesehatan, dan pariwisata.
