NADIKABAR.COM — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerapkan mekanisme fiktif positif pada 287, dari sekitar 560 jenis perizinan, untuk memberikan kepastian waktu pelayanan kepada investor.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin, mengatakan penerapan mekanisme tersebut menjadi salah satu terobosan pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk memperbaiki pelayanan perizinan.
Fiktif positif merupakan mekanisme yang menyatakan permohonan perizinan dianggap disetujui secara hukum apabila tidak ditindaklanjuti hingga batas waktu yang ditentukan, sepanjang persyaratan permohonan telah dipenuhi.
Dengan mekanisme tersebut, apabila permohonan perizinan berusaha telah lengkap dan sesuai prosedur, tetapi belum diproses hingga batas waktu pelayanan atau service level agreement (SLA), permohonan dapat dianggap disetujui melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Penerapan mekanisme tersebut memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 ayat (7) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
