NADIKABAR.COM — Polri menyiapkan penguatan pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan aktivitas kapal ilegal yang mengancam mata pencaharian nelayan tradisional. Langkah tersebut menjadi salah satu prioritas dalam program Blue Policing yang digagas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dilansir dari keterangan yang diterima , Minggu (22/11/2026), melalui program ini, Polri mengedepankan pendekatan pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan dengan masyarakat pesisir untuk melindungi sumber daya laut sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.
"Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri menekankan pentingnya perlindungan laut yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujar Pitoyo.
Pitoyo menjelaskan pengamanan wilayah perairan akan diarahkan melalui patroli berbasis risiko, deteksi dini aktivitas ilegal, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan masyarakat dan kelestarian sumber daya laut. Pengawasan juga mencakup praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) yang berpotensi menimbulkan ketimpangan akses sumber daya ikan dan konflik wilayah tangkap antara kapal penangkap ikan dengan nelayan tradisional.
Menurut Pitoyo, upaya tersebut tidak dapat dilakukan kepolisian sendiri. Keterlibatan nelayan, pemerintah daerah, instansi terkait, serta komunitas pesisir menjadi bagian penting dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mencegah konflik di wilayah perairan.