NADIKABAR.COM — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan sistem pemantauan digital berbasis satelit yang terintegrasi dengan peta konsesi pertanahan guna mendeteksi api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengidentifikasi kepemilikan lahan secara waktu nyata.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa sistem yang digagas sejak empat hari setelah dirinya dilantik tersebut menggabungkan citra satelit dengan data tumpang susun atau overlay dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Saya menggabungkan overlay dari ATR/BPN dengan data satelit. Jadi saya bisa tahu ini punya PT-nya siapa, berapa luas yang dibakar, berapa titik apinya, dan kita ada historinya," kata Kristomei saat memaparkan cara kerja sistem tersebut di hadapan peserta diskusi.
Kristomei menjelaskan, melalui pemetaan digital itu, BNPB dapat membedakan secara presisi apakah titik api muncul di kawasan hutan rakyat di luar konsesi, area hak guna usaha (HGU), hutan tanaman industri (HTI), maupun wilayah pertambangan.
Sistem tersebut juga dilengkapi indikator warna untuk memantau perkembangan kebakaran, di antaranya warna ungu yang menandakan kemunculan titik api baru kurang dari dua jam serta warna putih sebagai penanda bekas area terbakar.
Menurut dia, temuan pola kemunculan ribuan titik api yang kerap berada di bagian tepi batas konsesi perusahaan menjadi indikasi awal dugaan aktivitas pembukaan maupun perluasan lahan dengan cara membakar, yang berisiko meluas tak terkendali saat musim kering dan angin kencang.
Data hasil pantauan satelit tersebut selanjutnya disampaikan BNPB kepada pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengevaluasi perizinan perusahaan terkait, serta aparat penegak hukum guna dilakukan verifikasi lapangan dan penindakan tegas agar praktik pembakaran lahan tidak terus berulang.
"Jadi kemarin kita sudah bangun sistem itu sehingga bisa memberikan informasi kepada daerah, kepada aparat penegak hukum, bagaimana supaya nanti tidak berulang-ulang lagi, harus ada hukuman yang jelas kepada pelaku usaha yang melakukan pembakaran," kata dia.
Selain memantau potensi karhutla, platform terintegrasi yang dioperasikan Direktorat Pengendalian Operasi BNPB tersebut juga dimanfaatkan untuk memetakan potensi peringatan dini banjir di sejumlah daerah, seperti di wilayah Papua Selatan hingga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat segera melakukan verifikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
Kristomei menegaskan penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi ini merupakan bagian dari transformasi paradigma penanggulangan bencana dari yang semula berfokus pada kecepatan respons darurat menuju langkah pencegahan dan mitigasi dini sebelum bencana terjadi.