Dia mewajibkan setiap daerah mengantongi peta dan kajian risiko yang akurat sesuai lanskap wilayahnya, lengkap dengan alur mitigasi serta prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat yang lugas.
"Pemerintah daerah memegang kendali sebagai benteng pertahanan utama, sementara BNPB di tingkat pusat siap mendukung penuh apabila skala bencana telah melampaui daya tanggap daerah," ujarnya.
Selain itu modernisasi penanganan bencana juga didorong melalui integrasi data digital dan pemanfaatan teknologi mutakhir. Namun, teknologi tak boleh membuat personel gagap ketika situasi memburuk.
Kepala BNPB mengingatkan pentingnya memelihara keterampilan operasional konvensional. Ketika jaringan seluler mati dan infrastruktur digital lumpuh total, kecakapan membaca peta fisik, menggunakan kompas, serta mengoperasikan radio komunikasi darurat menjadi satu-satunya penentu agar nadi operasi kemanusiaan tetap berdenyut.