"Data tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing instansi," kata Kristomei
BNPB, menurut dia dalam kesempatan tersebut juga mendorong langkah penguatan integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar sistem pemantauan karhutla nasional semakin akurat.
Adapun data terkait informasi perizinan sektor kehutanan, Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan, hingga pertambangan dinilai sangat dibutuhkan untuk melengkapi data yang telah dimiliki lembaga.
“Kami membutuhkan dukungan data dari kementerian dan lembaga terkait, mulai dari data perizinan kehutanan, HGU, perkebunan, hingga pertambangan. Dengan data yang semakin lengkap dan akurat, sistem ini dapat dikembangkan menjadi instrumen peringatan dini untuk mencegah kebakaran,” kata dia menegaskan.
