NADIKABAR.COM — Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) membahas strategi percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kondisi infrastruktur, serta tantangan geografis jadi sorotan.
Dalam forum yang digelar, Rabu (23/9) yang lalu itu, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI Bakri Siddiq mengatakan BNPP RI memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan MBG di kawasan perbatasan, khususnya pada 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi.
"Kebetulan kami dari BNPP diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi percepatan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T," ujar Bakri .
Menurut Bakri, dari 15 PLBN yang telah beroperasi, baru sekitar 50 persen yang telah mendapatkan intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya pemetaan terhadap PLBN yang telah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan MBG.
Bakri menyampaikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, menjadi salah satu faktor yang menentukan kesiapan operasional SPPG dan cakupan pelayanan kepada penerima manfaat.
Untuk itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga diperlukan agar kendala operasional dapat segera diidentifikasi dan ditangani sesuai karakteristik wilayah.
Selain infrastruktur, Bakri menyoroti belum optimalnya operasional sejumlah SPPG di daerah 3T. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian karena karakteristik geografis dan sosial di wilayah perbatasan berbeda dengan daerah lain.
